Menuju Desa Wisata Berkelanjutan
Berita
Desa Wisata belakangan ini menjadi topik yang menarik dan ramai diperbincangkan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya potensi yang ada di desa serta antusias masyarakat untuk mengembangkan desanya.
Atas dasar tersebut, Program Pendidikan Agrobisnis dan Agrowisata Desa Inovatif (PADI) melaksanakan Pelatihan Manajemen Desa Wisata, (23-25 Februari 2019).
Kegiatan yang digelar di Hotel Inna Tretes, Pandaan, Kabupaten Pasuruan ini diikuti oleh 37 peserta yang terdiri dari perwakilan tujuh desa yaitu Desa Gerbo, Rombo Kulon, Kalipucang, Jatiarjo, Jatisari, Podokoyo dan Jarangan.
Ada tiga aspek yang perlu di perhatikan untuk menuju desa wisata agar berkelanjutan antara lain aspek sosial budaya, sosial budaya dan lingkungan. Hal tersebut disampaikan oleh Udik Hartoko, Kepala Desa Pujon Kidul yang menjadi narasumber pada sesi pertama.
“Jika pariwisata yang kita bicarakan ekonomi saja, masyarakat yang akan diomogkan hanya ekonomi saja. Padahal ada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan,” ucapnya.
Udik menjelaskan bahwa keuntungan ekonomi harus dirasakan oleh masyarakat, karena adanya wisata itu harus memberikan dampak yang nyata pada masyarakat sekitarnya. Namun pada sisi lain, perhatian dan kepedulian terkait keadaan lingkungan wisata juga tidak kalah penting agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.
“Keuntungan ekonomi harus dinikmati oleh penduduk setempat, lapangan pekerjaan, pembangunan pariwisata harus berkelanjutan, kesadaran masyarakat serta penduduk terkait lingkungan desa juga harus diperhatikan, jadi pengunjung ketika masuk desa harus mendapatkan pengalaman yang baik,” tuturnya.
Pada sesi kedua yang dipandu oleh Surya Niti Habsara membahas mengenai pengelolaan keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). “Ketika menggunakan dana desa itu akan berisiko karena itu termasuk dana dari pemerintah yang wajib dipertanggungjawabkan. Jika tidak dipertanggungjawabkan itu termasuk korupsi,” kata Surya memulai sesi forum.
Pria yang juga bekerja sebagai konsultan keuangan di PT Syncore Indonesia ini menambahkan bahwa desa perlu juga memikirkan usaha atau bisnis yang dikelola secara mandiri oleh desa. “Selain mengandalkan suntikan anggaran dari pemerintah atas, desa harus juga punya pemasukan yang diinisiasi dan dikelola oleh desa secara mandiri, atau biasanya dikelola oleh Bum Desa,” terangnya.
Lebih lanjut, Surya menegaskan bahwa keberadaan Bum Desa juga memiliki alur yang hampir sama dengan bisnis lainnya. “Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan dalam alur pengelolaan keuangan. Planning, doing, checking dan action. Empat hal ini harus dilakukan secara bersama-sama dan sinkron antara unit usaha, Bum Desa dan pemerintah desa,” ujarnya
